Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan komitmennya dalam memperkuat pengawasan ruang digital guna memberantas praktik judi online di Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam pertemuan dengan Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, di Kantor Komdigi pada Senin (3/3).
Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas strategi kerja sama lintas sektor agar upaya pemberantasan judi online dapat berjalan lebih efektif. Pemerintah sendiri telah memiliki tujuh Desk Program Prioritas Presiden Prabowo di bidang politik dan keamanan, di mana dua di antaranya menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Digital, yaitu Desk Pemberantasan Judi Online serta Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data Pribadi.
Pendekatan Teknologi dan Kolaborasi Lintas Sektor
Menkomdigi Meutya Hafid menekankan bahwa judi online bukan hanya memberikan dampak negatif terhadap perekonomian negara, tetapi juga memiliki konsekuensi sosial yang luas. Oleh karena itu, pihaknya akan memperkuat Desk Pemberantasan Judi Online dengan pendekatan berbasis teknologi serta kerja sama lintas sektor.
“Judi online bukan hanya merugikan perekonomian negara, tetapi juga memiliki dampak sosial yang luas. Oleh karena itu, kami memperkuat Desk Pemberantasan Judi Online dengan pendekatan berbasis teknologi serta kerja sama lintas sektor agar upaya ini berjalan lebih efektif,” ujar Meutya Hafid.
Sementara itu, Wiranto menyambut baik langkah tersebut dan menekankan pentingnya strategi terpadu dalam penanganan judi slot gacor malam ini. Ia menyoroti aspek hukum, pemblokiran akses teknologi, serta peningkatan literasi digital di masyarakat sebagai langkah penting dalam memberantas praktik ilegal ini.
“Kita harus bertindak cepat dan tegas dengan regulasi yang jelas serta penegakan hukum yang efektif untuk menutup celah peredaran judi online,” tegas Wiranto.
Keamanan Siber dan Perlindungan Data Jadi Prioritas
Selain fokus pada pemberantasan judi online, Menkomdigi dan Wiranto juga membahas pentingnya peningkatan keamanan siber serta perlindungan data pribadi. Meningkatnya ancaman kebocoran data dan serangan siber terhadap berbagai institusi di Indonesia menjadi perhatian utama dalam diskusi tersebut.
Keamanan digital akan menjadi prioritas utama guna melindungi data pribadi masyarakat serta infrastruktur penting nasional. Wiranto menegaskan bahwa tantangan keamanan siber semakin kompleks, sehingga memerlukan kesiapan yang lebih matang dari berbagai pihak. Kolaborasi antara pemerintah, perusahaan teknologi, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan terpercaya.
“Dengan adanya langkah konkret melalui Desk Pemberantasan Judi Online dan Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data Pribadi, diharapkan keamanan digital Indonesia semakin kuat serta mampu menghadapi ancaman di dunia maya dengan lebih efektif,” ujar Wiranto.
Dengan strategi yang komprehensif dan sinergi antar pemangku kepentingan, pemerintah berharap langkah ini dapat menciptakan ruang digital yang lebih aman serta bebas dari praktik ilegal yang merugikan masyarakat dan negara. (***)
